Belanja Pegawai Pangkalpinang Capai 48,2 persen. Pemkot Cari Solusi Perkuat Struktur APBD 2026

Belanja Pegawai Pangkalpinang Capai 48,2 Persen, Pemkot Cari Solusi Perkuat Struktur APBD 2026

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 setelah proyeksi kemampuan keuangan daerah dinilai belum memenuhi standar belanja minimum.

Hal itu disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, saat mengikuti rapat asistensi daerah secara daring di ruang SRC kantor Walikota, Senin (8/6/2026).

Dalam forum tersebut, ia menilai dokumen Nota Diagnostik APBD 2026 menjadi bahan penting untuk memetakan kondisi fiskal daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan penganggaran yang perlu segera ditangani.

Menurut Saparudin, salah satu persoalan utama adalah tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 48,2 persen dari total anggaran, jauh di atas batas ideal sebesar 30 persen.

“Fokus kami saat ini adalah mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam struktur anggaran daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, belanja pegawai tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun P3K, dengan total alokasi mencapai Rp356 miliar termasuk TPP.

Saparudin mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, salah satunya dengan menurunkan besaran TPP sebesar 20 persen.

Namun, upaya menekan belanja pegawai dinilai tidak mudah mengingat kebutuhan tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan masih cukup tinggi, terlebih dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan guru berstatus ASN mulai tahun depan.

Selain tingginya belanja pegawai, alokasi belanja modal pada APBD 2026 juga tergolong rendah, yakni hanya sekitar 2,7 persen dari total anggaran.

Kondisi tersebut dipengaruhi belum adanya kepastian penerimaan DAK dari pemerintah pusat yang sebelumnya diharapkan mencapai Rp200 miliar untuk mendukung pembangunan daerah.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Pangkalpinang tetap berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap sektor UMKM.

Saparudin mengatakan pemerintah memanfaatkan skema pendanaan gabungan antara APBD dan CSR guna mendukung pembangunan rumah produksi bagi pelaku usaha lokal.

“Kami berupaya memaksimalkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Tambahan pendapatan daerah juga diharapkan berasal dari kontribusi laba PDAM.

Pada 2025, perusahaan daerah tersebut mencatat keuntungan sekitar Rp4 miliar dan sebagian hasil usahanya direncanakan masuk sebagai pendapatan daerah melalui skema pembagian laba.

Meski ruang fiskal terbatas, Saparudin menegaskan kondisi infrastruktur jalan di Kota Pangkalpinang masih tergolong baik dengan tingkat kemantapan mencapai 94,46 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah.