Reses DPRD Babel.2026, Dodi Kusdian Prioritas Pendidikan Kesehatan dan Usaha Untuk 2027

Pangkalpinang — Persoalan bantuan masyarakat, pendidikan, kesehatan hingga kekeringan menjadi sejumlah aspirasi yang diserap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dodi Kusdian, dalam agenda reses, Minggu (13/9/2026).

Dodi mengatakan, masyarakat yang ditemui dalam kegiatan reses merupakan bagian dari masyarakat yang selama ini menjadi konstituennya. Karena itu, ia menilai anggota dewan memiliki kewajiban untuk mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

“Kita punya kewajiban untuk mendengar aspirasi mereka, mendengarkan apa yang kemudian menjadi permintaan-permintaan mereka,” kata Dodi.

Dari hasil reses, terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian. Salah satunya terkait kebutuhan masyarakat terhadap bantuan usaha, baik untuk pelaku UMKM maupun usaha lainnya.

Selain itu, aspirasi juga banyak berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi persoalan umum yang ditemui dalam kegiatan reses.

Namun, Dodi memberikan perhatian khusus terhadap persoalan perubahan data desil masyarakat yang menjadi salah satu indikator dalam penentuan penerima bantuan.

Ia mengungkapkan adanya masyarakat yang sebelumnya masuk dalam desil 3, namun secara tiba-tiba berubah menjadi desil 9. Perubahan tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat yang sebelumnya berhak menerima bantuan menjadi tidak lagi mendapatkan manfaat program pemerintah.

“Ada yang tadinya mereka dari desil 3 kemudian tiba-tiba jadi desil 9 hari ini. Nah, ini yang kemudian kita berharap pemerintah bisa memverifikasi ulang kembali atau minimal ada waktu untuk menyanggah perubahan itu,” ujarnya.

Menurut Dodi, kondisi sosial ekonomi masyarakat pada dasarnya tidak serta-merta berubah secara drastis. Karena itu, perubahan data yang berpengaruh terhadap hak masyarakat perlu dipastikan kembali keakuratannya.

Ia berharap pemerintah, khususnya kementerian terkait, dapat melakukan verifikasi ulang serta menyediakan mekanisme hak sanggah bagi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai.

“Jangan sampai nanti orang yang memang layak dan berhak mendapatkan bantuan, apakah bantuan PKH, sosial atau kesehatan dan yang lainnya, tapi karena data yang tidak valid kemudian menyebabkan mereka tidak mendapatkan haknya,” tegas Dodi.

Selain persoalan data bantuan, Dodi juga menyoroti kondisi kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Menurutnya, kebutuhan air bersih saat ini sudah menjadi persoalan mendesak.

“Memang kekeringan luar biasa, terutama di Pangkalpinang. Kita lihat beberapa tempat masyarakat itu kemudian mengangkut air dan segala macam,” katanya.

Dodi menilai pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan cepat karena penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang proses penganggarannya membutuhkan waktu.

Ia mendorong kepala daerah untuk menggandeng perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung agar ikut berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Kalau kita berharap dari APBD itu berat. Maka ambillah kebijakan itu, mungkin kepala daerah bisa mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang selama ini berusaha di Bangka Belitung,” ujarnya.

Menurut Dodi, perusahaan perkebunan maupun perusahaan lainnya dapat dilibatkan untuk memberikan sumbangsih dalam penanganan persoalan air bersih.

Di sisi lain, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Babel aktif menjemput bantuan dari pemerintah pusat, termasuk bantuan sumur bor yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kekeringan.

“Kita berharap Pak Gubernur, jajarannya itu jemput bola ke pemerintah pusat untuk mengambil anggaran itu,” katanya.

Dodi menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan menjadi bahan perjuangan DPRD untuk mendorong solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan, kesehatan, bantuan usaha, data penerima bantuan dan kebutuhan air bersih.