Edi Nastapa APBD 2027 Skala Prioritas Dalam Penggunaan, usia Sidang Paripurna DPRD Babel

PANGKALPINANG,— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Babel menekankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran untuk program lainnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nastapa, usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).

Edi menjelaskan, untuk Perubahan APBD 2026, anggaran yang tersedia tidak mengalami perubahan besar lantaran pelaksanaan APBD sudah berjalan. Penyesuaian akan dilakukan terhadap anggaran yang masih tersedia dan hasil akhirnya akan diketahui setelah pembahasan selesai.

“Nilai nominal untuk 2027 sekitar Rp2 triliun lebih. Yang APBD perubahan ini enggak banyaklah, karena memang sudah berjalan, nanti tinggal penyesuaian-penyesuaian. Nanti pada saat finalnya nanti semua baru kita ketahui,” kata Edi.

Sementara untuk APBD 2027, Edi mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah bersama DPRD harus menentukan skala prioritas dalam penggunaannya.

Menurutnya, layanan dasar menjadi hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan.

“Iya, itu layanan dasar. Layanan dasar itu harus kita penuhi dulu, harus selesai kita penuhi dulu. Baru lalu selanjutnya baru kita menginjak kepada prioritas yang lain,” ujarnya.

Edi menegaskan, pemenuhan layanan dasar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga kebutuhan dasar pemerintah yang harus diselesaikan.

“Layanan dasar itu penting sekali, harus kita bereskan dulu, baik kesehatan, pendidikan, semua. Termasuk pembayaran semua yang dasar-dasar,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD Babel akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun APBD, terutama agar anggaran yang terbatas tetap dapat mencukupi kebutuhan prioritas.

“Dorongannya adalah kolaborasi dan kita bersama-sama memikirkan supaya anggaran yang sempit ini bisa cukup,” ujarnya.

Jika nantinya terdapat ruang anggaran setelah kebutuhan prioritas terpenuhi, kata Edi, barulah pemerintah dapat mengalokasikannya untuk program lain yang bersifat nonprioritas.

“Nanti ada lebih, baru kita gunakan untuk hal-hal yang non-prioritas. Tetapi harus bermanfaat dan ada feedback-nya untuk provinsi kita, Bangka Belitung ini,” katanya.

Edi berharap seluruh program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 dapat memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung.

“Seluruh masyarakat bisa merasakan insya Allah nanti. Pelan-pelan,” ujarnya.