Inflasi Rendah, Strategi Teruji, Masyarakat Terlindungi

Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, bersama Wakil Wali Kota Cece Dessy, pengendalian inflasi tidak lagi sekadar agenda rutin, melainkan dijalankan melalui langkah konkret yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data terbaru, Pangkalpinang menempati peringkat kedua nasional dalam pengendalian inflasi dari 96 kota di Indonesia. Laju inflasi tercatat sebesar 0,78 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 2,42 persen. Capaian ini menjadi indikator bahwa strategi pengendalian yang diterapkan pemerintah kota berjalan efektif, terutama melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja yang berlangsung secara konsisten, bukan sesuatu yang diperoleh secara instan. Koordinasi lintas sektor, menurut dia, terus diperkuat untuk memastikan pengendalian berjalan terstruktur.

“Kota Pangkalpinang berada di peringkat kedua dari 96 kota. Inflasi kita saat ini 0,78 persen,” ujar Juhaini usai mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, struktur inflasi di Pangkalpinang memiliki karakteristik tersendiri. Tekanan terbesar berasal dari sektor transportasi dengan kontribusi sebesar 0,46 persen, sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif terkendali di angka 0,16 persen. Kondisi ini menunjukkan pengaruh faktor eksternal masih cukup kuat, terutama kenaikan harga bahan bakar pesawat yang berdampak pada tarif angkutan udara.

Meski demikian, langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah daerah dinilai mampu meredam tekanan tersebut. Inflasi tetap terjaga dalam batas aman dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Di sisi lain, sektor pendidikan justru memberikan kontribusi yang menahan laju inflasi. Pangkalpinang mencatat deflasi sebesar 0,46 persen, yang dipengaruhi kebijakan pembebasan iuran pendidikan dari pemerintah provinsi. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada angka inflasi, tetapi juga membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat.

Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang dijaga secara berkelanjutan. Pemerintah kota, kata dia, akan terus fokus pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta perlindungan daya beli masyarakat.

“Pengendalian inflasi bukan kerja satu dua pihak. Kami memastikan pasokan tetap tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Cece Dessy menambahkan, kunci keberhasilan terletak pada koordinasi yang kuat serta kecepatan respons di lapangan. Berbagai langkah, mulai dari operasi pasar, pemantauan harga secara berkala, hingga sinergi dengan pemerintah pusat, akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas.

“Stabilitas ini harus dijaga bersama, dengan kerja yang terukur dan respons yang cepat di lapangan. Pemerintah kota akan terus hadir memastikan harga tetap terkendali dan masyarakat terlindungi,” tuturnya

Capaian ini menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tidak hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi yang masih berfluktuasi, konsistensi dan ketepatan langkah menjadi kunci, dan Pangkalpinang sejauh ini mampu menjaga kinerja tersebut tetap stabil.