Soeharto Disperkim Pangkalpinang Usulkan 500 Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Tahun 2027

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mendorong percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih tersebar di sejumlah wilayah kota.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang, B. Soeharto, mengatakan pihaknya mengusulkan peningkatan jumlah bantuan rumah layak huni untuk masyarakat pada tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Girimaya di Ballroom Hotel Aston Emidery, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).

Menurut Soeharto, saat ini terdapat sejumlah program penanganan rumah masyarakat yang masih dalam proses. Dari data yang dimiliki, terdapat 85 unit dari total 327 unit yang menjadi bagian dari penanganan di Kota Pangkalpinang.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap program rumah layak huni di Pangkalpinang dapat terus ditingkatkan.

“Dari Kementerian juga melalui Ibu Kepala Balai, untuk tahun depan mudah-mudahan Pangkalpinang dibantu lebih dari 300 unit,” kata Soeharto.

Namun, ia menegaskan bantuan pemerintah pusat umumnya bersifat stimulan. Karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah maupun swadaya dari masyarakat penerima bantuan agar pembangunan rumah dapat diselesaikan secara optimal.

Menurutnya, pola tersebut penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga ikut berkontribusi sesuai kemampuan.

“Harusnya kita mendukung juga agar masyarakat yang dibantu pemerintah pusat ini semangat. Selama ini kebanyakan masyarakat maunya yang sudah jadi atau lewat kunci, sementara bantuan dari pemerintah pusat biasanya stimulan,” ujarnya.

Soeharto menilai, keterlibatan penerima bantuan melalui swadaya dapat membuat nilai bantuan yang diberikan pemerintah menjadi lebih maksimal.

Bahkan, dengan dukungan keluarga maupun lingkungan sekitar, bantuan dengan nilai terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah yang lebih layak bagi keluarga penerima.

“Walaupun dengan angka Rp20 juta, bisa membuat rumah yang layak bagi keluarga di Pangkalpinang, kalau ada tambahan swadaya,” katanya.

Untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, Disperkim Pangkalpinang berencana mengusulkan sekitar 500 unit bantuan rumah untuk tahun depan.

Usulan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program, mengingat rumah yang membutuhkan penanganan masih tersebar di sejumlah kecamatan.

“Kita mengusulkan 500. Kalau bisa, kalau disetujui, kita berharap tahun depan bisa lebih banyak masyarakat yang menerima bantuan,” ungkapnya.

Soeharto menambahkan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan, tetapi juga kemauan penerima bantuan untuk ikut berkontribusi.

Ia menyebut terdapat contoh penerima bantuan yang mampu menyelesaikan pembangunan rumah dengan dukungan keluarga dan swadaya, meskipun bantuan yang diterima berbeda setiap tahunnya.

“Beberapa masyarakat bisa. Tahun kemarin 50, tahun ini 18 sudah selesai. Berarti kan bisa. Kalau memang banyak semangat, mungkin dengan bantuan keluarga juga bisa mendukung,” pungkasnya.

Pemkot Pangkalpinang berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga penerima bantuan dapat terus diperkuat sehingga penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.