prof Udin Resmi Pimpin DPW MIPI Bangka Belitung Periode 2026-2031

Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin Masyarif atau yang akrab disapa Prof. Udin, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2031.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Betason, Gedung Tudung Saji, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/7/2026), dan dihadiri Ketua Umum MIPI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., Peneliti Utama BRIN Prof. Dr. Siti Zuhro, Ketua Harian MIPI Prof. Muhadam Labolo, Sekretaris Jenderal MIPI Prof. Mansur Ahmad, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Cece Dessy, unsur Forkopimda, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta akademisi.

Dalam sambutannya, Prof. Udin menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kepengurusan pertama DPW MIPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, kehadiran organisasi profesi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

“Kami merasa bahagia karena MIPI akhirnya hadir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan kepengurusan pertama, sehingga kami memohon bimbingan dan arahan dari pengurus pusat agar organisasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi daerah,” ujarnya.

Prof. Udin menilai MIPI memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi yang menghimpun akademisi, praktisi, aparatur pemerintahan, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap ilmu pemerintahan.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan selalu menjadi perhatian masyarakat sehingga aparatur dituntut mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.

“Pemerintahan selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu menghadirkan tata kelola yang baik, terbuka, akuntabel, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengibaratkan pemerintahan sebagai nakhoda sebuah kapal yang bertanggung jawab mengarahkan perjalanan negara, sementara masyarakat merupakan penumpang yang harus mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan kepastian dalam setiap kebijakan yang diambil.

Sebagai Ketua DPW MIPI Babel, Prof. Udin berkomitmen menjalankan organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MIPI. Dalam waktu dekat, kepengurusan akan menyusun program kerja yang selaras dengan kebijakan pengurus pusat sekaligus menghadirkan berbagai inovasi sesuai kebutuhan daerah.

Ia berharap MIPI Babel dapat berkembang hingga seluruh kabupaten dan kota serta menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi, aparatur sipil negara, praktisi pemerintahan, dan generasi muda untuk meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pemerintahan.

“Kami berharap MIPI menjadi wadah peningkatan profesionalisme para pelaku pemerintahan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Bangka Belitung,” tutupnya.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan Prof. Dr. Siti Zuhro sebagai pembicara utama dengan materi mengenai dinamika dan penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.